Kebijakan dan Regulasi

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
8. Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
9. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
10. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
11. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;